Jakarta – Legalisasi ganja di Thailand, yang sempat menjadi magnet baru bagi wisatawan, kini menghadapi tantangan serius, khususnya di Phuket. Destinasi wisata terpopuler di Negeri Gajah Putih ini justru melaporkan banyaknya keluhan dari turis terkait penggunaan ganja secara bebas di ruang publik. Situasi ini mengindikasikan bahwa daya tarik awal ganja justru berbalik menjadi pemicu masalah bagi sektor pariwisata lokal.
Menanggapi gelombang keluhan ini, perusahaan-perusahaan pariwisata di Phuket mengusulkan penerapan sistem zonasi ganja. Langkah ini diharapkan dapat meminimalisir gangguan bagi wisatawan dan penduduk setempat akibat penggunaan ganja untuk rekreasi. Berdasarkan laporan Bangkok Post pada Jumat, 20 Juni 2025, meluasnya penggunaan ganja di pulau tersebut, yang kini menampung sekitar 1.500 toko ganja berlisensi, secara signifikan telah menimbulkan dampak negatif terhadap citra pariwisata Thailand secara keseluruhan.
Sebagai respons atas permasalahan yang dilaporkan, para pejabat setempat telah bertemu dengan perwakilan sektor swasta pada Kamis, 19 Juni 2025. Senator Parinya Wongcherdkwan secara khusus menerima berbagai keluhan turis ganja dan masyarakat umum mengenai pemakaian ganja untuk tujuan rekreasi di kawasan-kawasan wisata populer seperti Patong.
Kekhawatiran Wisatawan Keluarga
Penduduk setempat di Phuket menyuarakan kekhawatiran mendalam, menyatakan bahwa banyak wisatawan keluarga kini memilih untuk menghindari area tertentu. Alasannya adalah paparan asap ganja yang pekat serta maraknya penjualan makanan dan minuman yang dicampur ganja, seperti kue, brownies, dan jeli. Produk-produk olahan ganja ini menimbulkan risiko serius, khususnya bagi anak-anak, jika sampai terkonsumsi tanpa disadari.
Menanggapi situasi ini, pihak kepolisian dari kantor polisi Patong, bekerja sama dengan pejabat kesehatan masyarakat, telah melakukan serangkaian penggerebekan. Hasilnya, banyak operator toko yang kedapatan menjual produk-produk ganja tanpa izin yang sah berhasil ditangkap. Ironisnya, Satjapon Thongsom, wakil ketua Kamar Dagang Phuket, mengungkapkan bahwa bahkan beberapa toko yang telah mengantongi izin resmi pun tetap menghadapi keluhan dari restoran-restoran di sekitarnya, menambah kompleksitas permasalahan ini.
Asosiasi Turis Phuket menegaskan bahwa citra Thailand sebagai tujuan wisata telah terancam. Banyak agen tur di berbagai negara, terang asosiasi tersebut, kini mulai memberi tahu klien mereka bahwa Thailand identik dengan tingginya penggunaan ganja. Persepsi ini sangat merugikan dan sama sekali tidak diinginkan, terutama bagi segmen wisatawan keluarga yang menjadi target utama industri pariwisata.
Penggunaan Ganja Dikontrol
Sebagai solusi, sektor swasta mendesak pihak berwenang untuk memperketat regulasi ganja dan membatasi secara signifikan lokasi-lokasi yang diizinkan untuk penggunaan ganja. Data dari kantor kesehatan masyarakat provinsi menunjukkan betapa masifnya penyebaran toko ganja di Phuket; dari total 1.495 toko, 752 di antaranya berlokasi di distrik Muang, 520 di distrik Kathu, dan 223 di distrik Thalang.
Thailand menjadi negara pertama di Asia yang berani melakukan dekriminalisasi ganja pada tahun 2022. Langkah ini, yang diinisiasi oleh Pemimpin Partai Bhumjaithai (BJT) Anutin Charnvirakul saat menjabat sebagai menteri kesehatan masyarakat, bertujuan untuk menciptakan ekonomi ganja yang prospektif dengan menghapus tanaman ini dari daftar narkotika. Namun, pasca-dekriminalisasi, Thailand justru menghadapi kesulitan besar dalam mengatur dan membatasi penggunaannya, menciptakan celah hukum yang memicu kekhawatiran.
Kekacauan yang terjadi saat ini merupakan konsekuensi langsung dari tidak adanya undang-undang dan peraturan yang jelas. Tiga tahun berlalu sejak dekriminalisasi, namun rancangan undang-undang terkait ganja masih belum terealisasi. Situasi ini mengindikasikan bahwa aturan ganja Thailand bukan menjadi prioritas utama di tengah gejolak politik yang sedang melanda negara tersebut.
Melihat kondisi ini, pada bulan Mei lalu, Menteri Kesehatan Masyarakat Somsak Thepsutin mengumumkan bahwa pengguna ganja di Thailand kemungkinan besar akan diwajibkan memiliki sertifikat medis. Ketentuan ini, yang merupakan bagian dari rancangan undang-undang Partai Pheu Thai yang berkuasa, bertujuan untuk memastikan bahwa penggunaan ganja hanya terbatas pada tujuan medis semata, sebagai upaya mengembalikan fokus legalisasi ganja Thailand ke jalur yang lebih terkontrol.
Ringkasan
Legalisasi ganja di Thailand, khususnya di Phuket, kini menghadapi tantangan serius bagi sektor pariwisata karena penggunaan bebas di ruang publik. Banyak turis, terutama keluarga, mengeluhkan paparan asap ganja dan maraknya penjualan produk olahan yang menimbulkan kekhawatiran. Situasi ini merusak citra pariwisata Thailand, menyebabkan banyak agen perjalanan mulai memperingatkan klien mereka tentang tingginya penggunaan ganja di negara tersebut.
Sebagai respons, perusahaan pariwisata mengusulkan sistem zonasi ganja dan pengetatan regulasi untuk membatasi lokasi penggunaan. Pihak berwenang telah melakukan penindakan terhadap toko ilegal, dan Menteri Kesehatan Masyarakat mengisyaratkan perlunya sertifikat medis bagi pengguna. Kekacauan ini sebagian besar diakibatkan oleh belum adanya undang-undang dan peraturan yang jelas pasca-dekriminalisasi ganja di Thailand pada tahun 2022.
